KENDARI, Cerminsultra.com —Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Kendari, Ruslan menyampaikan sikap resmi mahasiswa UM Kendari terkait wacana dan dinamika publik mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan.
BEM UMK Kendari menilai bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Posisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian fundamental dari arsitektur reformasi sektor keamanan yang telah disepakati sejak era reformasi 1998.
“Kami memandang bahwa upaya mempertahankan Polri di bawah Presiden adalah langkah strategis untuk memastikan kejelasan rantai komando, efektivitas pengambilan keputusan, serta konsistensi kebijakan keamanan nasional,” ujar Ruslan, Jumat (30/1/2026).
Polri katanya membutuhkan jalur koordinasi yang tegas dan tidak berlapis agar mampu merespons situasi darurat, konflik sosial, serta ancaman keamanan secara cepat dan terukur.
Selain itu, jika Polri tetap berada di bawah Presiden maka Polri akan lebih efektif dan profesional ketika tidak terjebak dalam birokrasi panjang. Dalam artian, negara tidak membutuhkan institusi keamanan yang lamban, melainkan Polri yang sigap, terkontrol, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Ruslan menambahkan bahwa isu utama hari ini bukan hanya soal di mana Polri ditempatkan, tetapi bagaimana rantai komunikasi dan komando dijalankan secara jelas, disiplin, dan transparan. Karena ketika alur komunikasi antar lembaga negara tidak solid, maka yang terjadi adalah kebingungan kebijakan, tumpang tindih kewenangan, dan melemahnya kepercayaan publik.
Untuk itu alur rantai komunikasi Presiden–Polri–publik harus diperkuat dan dibuka secara rasional. Setiap kebijakan strategis kepolisian harus dapat dijelaskan ke publik dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami. Dalam konteks ini, mahasiswa dan pemuda tidak boleh diposisikan sebagai objek, tetapi sebagai mitra kritis dalam menjaga demokrasi dan reformasi institusi.
“Sebagai Ketua BEM UM Kendari, saya menegaskan bahwa dukungan kami terhadap Polri di bawah Presiden adalah dukungan kritis, bukan dukungan tanpa kontrol. Polri harus tetap diawasi, dikritisi, dan didorong untuk konsisten pada prinsip profesionalisme, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tuturnya.
“Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh institusi keamanan yang solid, tetapi juga oleh komunikasi yang jernih, kepemimpinan yang tegas, dan kepercayaan publik yang terjaga. Inilah yang harus menjadi arah bersama ke depan,” kata Ruslan lagi. (cs)
