iklan cs 970x250
DAERAH

Backlog di Sultra 119.000 Unit, Pemerintah Bangun 20.000 Rumah Subsidi

3
×

Backlog di Sultra 119.000 Unit, Pemerintah Bangun 20.000 Rumah Subsidi

Sebarkan artikel ini
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Dok. Kementerian PKP

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan 20.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2026.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi backlog atau kekurangan rumah di provinsi tersebut yang masih mencapai sekitar 119.000 unit.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, selain menambah kuota rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sultra menjadi 10.000 unit pada Tahun Anggaran 2026.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang sebanyak 3.077 unit.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan diperlukan mengingat kebutuhan rumah di Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi.

Saat ini, backlog perumahan di daerah tersebut mencapai sekitar 119.000 unit, sedangkan ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.

“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan multiplier effect yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Ara dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

KUR Perumahan
Selain melalui program rumah subsidi dan BSPS, Kementerian PKP juga akan mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR Perumahan senilai Rp 500 miliar pada Agustus 2026 guna memperluas akses pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian PKP terhadap pembangunan sektor perumahan di wilayahnya.

“Kami berterimakasih atas kesediaan Pak Menteri PKP untuk audiensi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat bawah,” kata Andi.

“Dengan adanya program ini dan dengan pertumbuhan ekonomi kami yang 6,23 persen, kami ingin meminimalisir kesenjangan yang terjadi melalui KUR Perumahan, BSPS, dan rumah subsidi dari Kementerian PKP,” tuntas dia. (kompas.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *